Sejak kemenangan Dede Yusuf menjadi pada Pilkada Jabar beberapa bulan yang lalu sebagai wakil gubernut, maka artis yang mencalonkan dirinya sebagai pejabat publik dan calon legislatif untuk pemilu tahun depan semakin banyak. Hal ini tentu suatu fenomena yang sangat menarik untuk ditelisik. Kenapa para artis yang sangat diidolakan oleh masyarakat tertarik untuk menjadi pejabat? Apakah karena mereka sudah pendapatan mereka sebagai artis tergerus karena banyaknya artis pendatang baru yang datang mengambil lahan penghidupan mereka? Ataukah karena panggilan hati mereka untuk memperbaiki nasib bangsa yang semakin terpuruk, sehingga mereka tertarik untuk menjadi pemimpin?. Allahu Alam.
Meminjam istilah seorang pakar hukum, fenomena banyak artis beramai-ramai yang ikut dalam kancah politik bagaikan hanyut dalam arus sungai yang besar. Bila mengikuti arus sungai yang besar belum tentu selamanya baik, karena arus sungai yang besar kemungkinan bisa mengakibatkan banjir, seperti yang terjadi di ibukota negara kita setiap tahunnya, yang tentunya merugikan warga ibukota.
Yang jadi pertanyaan apakah keikutsertaan para artis tersebut dapat mengakibatkan “banjir” yang dapat merugikan para warganya apabila terpilih menjadi pejabat? Allahu Alam.
Memang keikutsertaan para artis dalam pilkada dan pemilu yang akan datang merupakan hak dari setiap warga negara, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 D UUD 1945 Bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
Namun setiap hak tentunya mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan. Kewajiban seorang pemimpin adalah tentunya membimbing yang dipimpin. Dalam melakukan kepemimpinan tersebut, baik sebagai bupati, gubernur, dan pejabat lainnya, tentu harus mempunyai kualifikasi tertentu.
Dalam sebuah talk show di Radio Trijaya FM, Ikang Fawzi menyatakan bahwa bila seorang artis mencalonkan diri sebagai seorang pejabat publik maka ia harus mempunyai tiga syarat utama, yakni pendidikan yang baik, pengalaman sebagai pemimpin, dan tindakan nyata yang telah dilakukan. Dalam hal ini saya setuju, tidak hanya harus artis, tetapi juga bagi calon pejabat yang bukan berlatar belakang artis juga harus memenuhi syarat ini.
Akhirnya, sekarang terserah kepada masyarakat untuk dapat memilih pemimpin mereka secara rasional yang bukan melihat wajah ganteng atau cantik, keturunan, dan suku. Sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri, apakah artis atau bukan artis itu tidak penting, yang penting adalah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Meminjam istilah seorang pakar hukum, fenomena banyak artis beramai-ramai yang ikut dalam kancah politik bagaikan hanyut dalam arus sungai yang besar. Bila mengikuti arus sungai yang besar belum tentu selamanya baik, karena arus sungai yang besar kemungkinan bisa mengakibatkan banjir, seperti yang terjadi di ibukota negara kita setiap tahunnya, yang tentunya merugikan warga ibukota.
Yang jadi pertanyaan apakah keikutsertaan para artis tersebut dapat mengakibatkan “banjir” yang dapat merugikan para warganya apabila terpilih menjadi pejabat? Allahu Alam.
Memang keikutsertaan para artis dalam pilkada dan pemilu yang akan datang merupakan hak dari setiap warga negara, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 D UUD 1945 Bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
Namun setiap hak tentunya mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan. Kewajiban seorang pemimpin adalah tentunya membimbing yang dipimpin. Dalam melakukan kepemimpinan tersebut, baik sebagai bupati, gubernur, dan pejabat lainnya, tentu harus mempunyai kualifikasi tertentu.
Dalam sebuah talk show di Radio Trijaya FM, Ikang Fawzi menyatakan bahwa bila seorang artis mencalonkan diri sebagai seorang pejabat publik maka ia harus mempunyai tiga syarat utama, yakni pendidikan yang baik, pengalaman sebagai pemimpin, dan tindakan nyata yang telah dilakukan. Dalam hal ini saya setuju, tidak hanya harus artis, tetapi juga bagi calon pejabat yang bukan berlatar belakang artis juga harus memenuhi syarat ini.
Akhirnya, sekarang terserah kepada masyarakat untuk dapat memilih pemimpin mereka secara rasional yang bukan melihat wajah ganteng atau cantik, keturunan, dan suku. Sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri, apakah artis atau bukan artis itu tidak penting, yang penting adalah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
No comments:
Post a Comment